Rabu, 07 September 2016
Selasa, 06 September 2016
perubahan nomeklatur
ANALISA : PERUBAHAN KANTOR
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP MENJADI DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN KAMPAR
BAB
I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Perkembangan Perpustakaan dan Kearsipan di
Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang mengembirakan berkat kerja keras
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia
dengan dukungan berbagai pihak terkait, baik Pemerintah, swasta, LSM, Individu
serta pemerhati Perpustakaan dan Kearsipan serta segenap unsur pendidikan.
Meskipun demikian pembinaan dan pengembangan Perpustakaan dan Arsip harus
senantiasa ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya serta lebih merata
kesemua lapisan masyarakat.
Salah satu
aspek kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan
kualitas manusia dan msyarakat Indonesia melalui pemberdayaan seluruh potensi Perpustakaan
dan Kearsipan yang ada. Oleh karena itu pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
perlu di laksanakan dengan segera, terencana dan berkelanjutan yang bertumpu
pada potensi Pemerintah Kabupaten.
Perpustakaan
dan Arsip sebagai pusat layanan Informasi dan Sarana penyimpanan Arsip pada
lembaga/satker harus mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait dan fungsinya
harus di kembangkan dan di optimalkan.
Sejalan
dengan uraian diatas untuk menjawab tuntutan kebutuhan propesionalisme Aparatur
Negara di masa depan, maka ada beberapa tantangan yang harus di respon antara
lain :
1. Adanya
kebutuhan kepada penyelenggara pemerintahan yang bertumpu pada ilmu pengetahuan
dan teknologi.
2. Perlunya
peningkatan profesionalisme pelayanan aparatur yang menuntut penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi tinggi dalam mengantisipasi volume kerja yang terus meningkat.
Perpustakaan
dan Arsip sebagai salah satu sistem INFORMASI yang memiliki peran sangat vital
dalam usaha pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran informasi
kepada masyarakat yang membutuhkanya, ini sesuai dengan salah satu Fungsi Perpustakaan yaitu fungsi
informasi, untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut adalah dengan cara
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan masyarakat.
Sehubungan
dengan hal tersebut diatas Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar
sangat penting untuk di kembangkan, karena kedepan Perpustakaan dan Arsip tidak saja melayani
masyarakat di perkotaan akan tetapi juga di seluruh pelosok pedesaan, Melalui
Perpustakaan Digital (E-Library) sebagai otomasi pendukung Perpustakaan.
1.2
TUJUAN
Proposal ini disampaikankepada pimpinan
Daerah dengan menguraikan perubahan nama Kantor Perpustakaan dan Arsip menjadi Dinas
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar. Tujuanya adalah untuk mempermudah
dalam memberikan pelayanan prima kepada pemustaka dan masyarakat di perkotaan,
kelurahan dan pedesaan yang ada dalam
wilayah Kabupaten Kampar serta meningkatkan kegemaran dan budaya baca,
memperluas wawasan, dan pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
dengan cara sebagai berikut ;
1. Memenuhi
kebutuhan pemustaka dengan cara meningkatkan layanan Teknologi Informasi .
2. Menciptakan
perpustakaan dan arsip Sebagai wadah sarana dan Prasaranan serta sumber informasi
dan komunikasi kepada pemustaka.
3. Memberikan
alternatif bagi jaringan perpustakaan masa depan di Indonesia khususnya
kabupaten Kampar dengan mengacu kepada kondisi objektif serta perkembangan
teknologi informasi dan penerapanya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten
Kampar.
1.3
SASARAN
Sasaran dalam proposal ini adalah perubahan nomenklatur struktur
organisasi tata kerja dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar
menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar.
1.4
SARANA DAN PRASARANA
Adapun
sarana kantor perpustakaan dan arsip Kabupaten Kampar adalah Luas Bangunan
Kantor 1.100.8
dengan
status bangunan permanen tingkat 2,5
lantai terdiri dari Ruang Baca, Ruang Koleksi, Ruang Referensi, Ruang
Prosesing, Ruang Serba Guna, Ruang Kerja, Ruang Pembuatan Kartu Anggota dan Ruang Penyimpanan Arsip (Rol
Opect)
Sedangkan
prasarana yang tersedia di Kantor perpustakaan dan arsip kabupaten Kampar
adalah 1 (satu) unit Mobil perpustakaan keliling, 2 (dua) unit motor cerdas, layanan
Wifi gratis bagi pemustaka, layanan Integrated Library System (Inlis), Layanan
Peminjaman buku.
BAB
II
DASAR
HUKUM DAN STRUKTUR ORGANISASI
II.1 DASAR
1. Undang-undang
Dasar RI Tahun 1945
2. Undang-undang
RI tentang otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014
3. Undang-undang
RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
4. Undang-undang
RI Nomor 43 Tahun 2007 pasal 14 ayat (3) setiap perpustakaan mengembangkan
layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan tehnologi Informasi dan Komunikasi.
5. Undang-undang
RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
6. Peraturan
Penerintah Nomor 25 Thaun 2000 tentang kewenangan pemerintah kabupaten,
Propinsi sebagai Daerah Otonomi Bab II pasal 2 ayat 20 Bidang pengembangan
Otonomi Daerah Huruf d tentang penetapan pedoman susunan organisasi perangkat
daerah.
7. Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor …… Tahun 2016 tentang pembentukan SOTK Dinas Perpustakaan
dan Arsip Kabupaten Kampar.
Selasa, 19 Juli 2016
Meninjau Kerajaan Melayu Islam Pontianak Kalimantan Barat
Meninjau Kerajaan Melayu Islam Di Pontianak Kalimantan Barat
Pada
suatu hari di bulan desember 2015 Penulis pergi ke Pontianak Kalimantan Barat
meninjau silsilah dan kerajaan melayu Islam di Pontianak Kalimantan Barat. Keberangkatan
dimulai dengan penerbangan Garuda Airways dari Sultan Syarif Kasim pekanbaru
menuju jakarta tepat pukul 09.00 pagi. Penerbangan disambung lagi dari jakarta
Soekarno Hatta Airport menuju bandara Supadio kalimantan barat tepat pukul
02.00 sore, sampai di kalimantan pukul 04.00 sore. Bagi penulis destinasi
menuju kalimantan adalah yang pertama kali. Keindahan pulau kalimantan yang
hijau kelihatan dari atas pesawat, terutama ketika pesawat hampir mendarat. jumlah
penduduk Kalimantan Barat adalah sekitar 5.323.985 jiwa terdiri dari suku Dayak
(55 %), Tionghoa ( 18 ), Melayu (17 % ), Jawa (18 %), dll (10 %).
Penulis
menginap di Hotel Aston, pada sore menjelang senja menyempatkan diri
melihat-lihat kota Pontianak. Penulis sempat menikmati kopi hitam Pontianak
dengan cangkir tembikar berbibir tebal. Sepintas mata memandang kelihatan
gadis-gadis yang molek sebagai pelayan café kedai china. Selepas shalat
maghrib, penulis menikmati hidangan kuliner Seafood ala kalimantan, hidangan
terasa nikmat diiringi oleh musik ngamen jalanan yang menghampiri restoran
malam tempat penulis singgah.
Pada pagi keesokan
harinya selesai menikmati sarapan di hotel Aston, perjalan pertama penulis
adalah menuju kantor perpustakaan dan arsip kotamadya pontianak, kehadiran saya
disambut langsung oleh Kepala Kantor, setelah berdiskusi beberapa jam tentang
informasi budaya dan sejarah akhirnya penulis langsung menuju tempat-tempat
bersejarah yang diinformasikan kepala kantor perpustakaan arsip kota pontianak
tadi.
Penulis menghampiri
istana kerajaan melayu pontianak yang berdiri pada abad 17. Kerajaan ini adalah
turunan campuran melayu bugis dan turunan Arab. Kerajaan ini didirikan oleh
Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie yang memerintah pada tahun (1771 – 1819 ). Selanjutnya diteruskan oleh
putra mahkotanya yaitu ( Sultan syarif Osman Alkadrie ) tahun (1819 -1855). Kerajaan
selanjutnya dipimpin oleh Sultan syarif Hamid I Alkadrie tahun (1855 -1872),
seterusnya Sultan Syarif Yusuf Alkadrie (1872 – 1895), seterusnya Sultan Syarif
Muhammad Alkadrie (1895 -1944), kemudian Sultan Syarif Thaha memimpin dari
tahun (1944 – 1945 ), dan kerajaan melayu pontianak terakhir adalah Sultan
Syarif Hamid II ( 1945 – 1971). Kerajaan Melayu Islam Pontianak ini berdasarkan
hukum Syar’i yang bersumber dari Al quran dan Hadits negeri ini semasa kerajaan
islam sangat berjaya dan rakyat makmur sejahtera.
Penduduk Islam
pontianak adalah penduduk yang taat beribadah ditandai dengan berdirinya masjid
kerajaan dipinggir sungai Kapuas sejak abad 17. Seluruh bahan mesjid ini
terdiri dari kayu hutan kalimantan pilihan, terbukti bangunan ini masih utuh
sampai sekarang.
Kesultanan pontianak mengalami 25 tahun tanpa pemimpin
setelah Sultan Hamid I wafat. Pada tanggal 30 maret 1978 Sultan Hamid I adalah
menteri negara pada era kemerdekaan yang merancang lambang garuda pancasila.
Tanggal 15 Januari 2004 Syarif Abu Bakar Bin Syarif Mahmud
Alkadrie bergelar pangengan was perdana agung dinobatkan sultan pontianak ke
IX.
Masterplan Istana Kerajaan Pontianak yang baru
Langganan:
Postingan (Atom)


